Mengingatkan Janji Sandiaga Uno Soal DP 0 Rupiah Pada Saat Kampanye

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Berita Akurat Terpercaya, BERITAAKURAT – Salah satu program unggulan dan yang ditunggu-tunggu warga ibu kota dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah program kepemilikan rumah dengan DP 0 Rupiah.

Program ini termasuk salah satu yang paling populer selain program OKE OCE. Di setiap kampanye pada Pilkada DKI Jakarta lalu, janji kampanye untuk memberikan pembiayaan rumah DP 0 Rupiah selalu mendapat sambutan yang ramai.

 

Ayo Join di BOLAQIUQIU, Situs Betting Online Terpercaya di Indonesia yang memakai sistem terbaru sehingga memudahkan anda untuk bermain dan bertransaksi. Dengan 1 ID, anda bisa menikmati 7 permainan yang kami sediakan dengan minimal Deposit & Withdraw Rp 30.000 dan BOLAQIUQIU juga mempunyai Promo Bonus Rp 5.000 setiap melakukan Deposit minimal Rp 50.000 setiap hari! ( Berlaku 1x sehari dan tidak berlaku kelipatan )

 

Sebab target dari program tersebut adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat kelas menegah untuk tinggal di hunian yang merupakan hak milik. Program itu pun masuk ke dalam daftar program prioritas yang akan direalisasikan setelah Anies Baswedan-Sandiaga Uno dilantik pada Oktober 2017 mendatang.

“Kalau untuk yang kelas menengah-atas banyak sekali program-program seperti rumah dengan DP 0 Rupiah gitu, tetapi untuk warga Jakarta itu baru dihadirkan kali ini untuk menyasar ke warga kelas menegah,”  jelas Sandiaga Uno pada saat di Melawai, Jakarta Selatan, 23 Februari lalu.

 

Namun, kemudian muncul pertanyaan setelah Selasa dan Rabu, 11-12 Juli lalu, Sandiaga Uno menyatakan untuk bisa mendapat bantuan pembiayaaan rumah DP 0 Rupiah, harus memiliki jumlah pendapatan antara Rp 7 juta sampai Rp 10 juta per bulan. Jumlah pendapatan yang menurut perhitungan Sandiaga Uno dan tim akan cukup untuk memenuhi biaya cicilan rumah.

“Karena rumah DP 0 Rupiah kategorinya untuk pendapatan sekitar Rp 7 juta sampai Rp 10 juta per bulan. Kalau di bawah itu, enggak cocok untuk pola rumah dengan DP 0 Rupiah. Justru ada skema lain yang nanti di pokja perumahan yang kemarin masuk di 23 rencana kerja kita,” jelas Sandiaga Uno di Melawai, Jakarta, Selasa 11 Juli 2017.

Lho, katanya untuk masyarakat kelas menengah. Apa iya kelompok masyarakat tertentu memiliki pendapatan sebanyak itu? Apalagi Sandiaga Uno sendiri pernah mengatakan akan membuka kesempatan bagi para buruh untuk mendapatkan bantuan melalui program tersebut. Sementara, besaran upah minimum provinsi (UMP) 2017 DKI Jakarta hanya sebesar Rp 3.355.750.

“Rumah dengan DP 0 Rupiah ini, nantu akan kita buka kesempatan ini untuk para buruh. Mungkin bisa dikhususkan rumah DP 0 Rupiah itu dekat dengan kawasan-kawasan mereka bekerja,”  kata Sandiaga Uno usai menghadiri tasyakuran di Masjid Al Azhar, 1 Mei lalu.

Syarat untuk mendapatkan bantuan dalam program DP 0 Rupiah itu, diantaranya adalah merupakan warga Jakarta, kredit untuk rumah pertama dan untuk tempat tinggal, menabung selama 6 bulan sebesar Rp 2,3 juta per bulan di Bank DKI, dan melampirkan slip gaji atau keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh lurah setempat.

 

Apakah Ucapan Sandiaga Uno itu menunjukkan sikap tidak konsisten? Atau memang lain ucapan pada saat kampanye, lain pula setelah terpilih?

Tampak masuk akal kalau memang program itu untuk masyarakat yang berpenghasilan Rp 7 juta, karena seandainya seorang buruh dengan gaji Rp 3,355.750 harus dipotong untuk mencicil rumah Rp 2,3 juta tentulah sangat berat.

Karena sebelumnya, Anies Baswedan pernah menyebut bahwa memang ada variasi dalam program rumah DP 0 Rupiah. Ada yang untuk masyarakat dengan penghasilan Rp 4 juta dan ada yang dengan penghasilan Rp 7 juta per bulan.

“Nanti akan dikembangkan banyak sekali modelnya. Dan nanti dikembangkan berbagai bentuknya, jadi ada yang penghasilannya di bawah Rp 4 juta, ada yang penghasilannya di bawah Rp 7 juta. Beda-beda skemanya,”  kata Anies Baswedan di kediamannya Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, 24 Februari lalu.

Program tersebut merupakan mekanisme bantuan pembiayaan DP rumah bukan untuk membangun rumah. Pembiayaannya membuka kemungkinan keterlibatan dana dari swasta. Sandiaga Uno menyebutkan bahwa untuk tahun pertama, program rumah DP 0 Rupiah memerlukan biaya antara Rp 2,5 triliun sampai Rp 3 triliun.

Sempat ramai dibicarakan bahwa program tersebut menyalahi aturan. Namun, Anies Baswedan-Sandiaga Uno menepis itu dengan bersandar pada Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016. Pasal itu berbunyi:

Kredit atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah pusat dan/atau pemda sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang didukung dengan dokumen yang menyatakan, bahwa kredit atau pembiayaan tersebut merupakan program perumahan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dikecualikan dari ketentuan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

 

 

Sumber: kumparan

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *