Tidak Setuju Perppu Ormas, Joko Widodo Persilahkan Tempuh Jalur Hukum

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Berita Akurat Terpercaya, BERITAAKURAT – Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang ‎Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keorganisasian Masyarakat (Ormas). Terbitnya Perppu ini menimbulkan pandangan persepsi, ada yang pro dan kontra.

 

Ayo Join di BOLAQIUQIU, Situs Betting Online Terpercaya di Indonesia yang memakai sistem terbaru sehingga memudahkan anda untuk bermain dan bertransaksi. Dengan 1 ID, anda bisa menikmati 7 permainan yang kami sediakan dengan minimal Deposit & Withdraw Rp 30.000 dan BOLAQIUQIU juga mempunyai Promo Bonus Rp 5.000 setiap melakukan Deposit minimal Rp 50.000 setiap hari! ( Berlaku 1x sehari dan tidak berlaku kelipatan )

 

‎Presiden Joko Widodo mengatakan, setiap organisasi masyarakat atau‎ individu dipersilakan menempuh jalur hukum ‎jika tidak terima dengan Perppu ini.

Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo pada saat sambutannya dalam acara peresmian Akademi Bela Negara Partai Nasdem, di Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu 16 Juli 2017.

“Yang tidak setuju dengan Perppu ormas misalnya, silahkan tempuh jalur hukum. Kita negara hukum. Kita beri ruang pada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum,” katanya.

Perppu ini terbit didasari untuk menindak Ormas yang anti Pancasila. Presiden Joko Widodo menegaskan, ‎bila ada yang masih ingin menolak Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta mengganti pandangan negara dengan ideologi yang lain, tentunya akan ditindak.

“Apakah akan kita biarkan? Saya sampaikan, tidak. Tidak boleh kita biarkan, mereka yang terang terangan ingin mengganti Pancasila, ingin merongrong NKRI, meruntuhkan demokrasi negara ini. Tidak,” ujarnya.

Karenanya, Pemerintah harus bertindak tegas sehingga akhirnya mengeluarkan Perppu ini untuk mencegah adanya Ormas yang ingin mengganti ideologi negara.

“Kita tidak akan membiarkan baik itu Ormas atau individu yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan. Negara harus berani mengendalikan dan mengontrol karena memang adalah fungsi negara,” ujarnya.

‎”Kita ingin negara ini tetap utuh. Negara tidak bisa dirongrong masa depannya, dirongrong kewibawaannya. Kita tidak ingin ada yang rongrong NKRI kita,” tambah Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.‎

 

Sumber: Suara.com

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *