Hakim Cepi Dilaporkan ke Badan Pengawas MA Karena Menangkan Setya Novanto

Berita Akurat Terpercaya, Berita Akurat – Hakim Cepi Iskandar yang menjadi hakim tunggal pada sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung, Kamis 5 Oktober 2017.

 

 

Pelapor merupakan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, yang di dalamnya terdapat Indonesia Corruption Watch (ICW), Madrasah Anti Korupsi (MAK) Muhammadiyah, dan Tangerang Public Transparancy Watch (Truth).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Hakim Cepi dilaporkan karena pihaknya menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam sidang praperadilan tersebut.

“Kita melihat ada beberapa kejanggalan selama proses persidangan praperadilan Setya Novanto yang dipimpin oleh hakim Cepi Iskandar, dan hari ini kami melaporkan secara resi di Badan Pengawas MA,” kata Kurnia, di Kantor Bawas Mahkamah Agung, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Kamis siang.

Pelaporan terhadap hakum, menurutnya, sudah diatur dalam Undang-Undang apabila terdapat kejanggalan selama proses persidangan.

Dalam melaporkan Hakim Cepi Iskandar, Koalisi membawa sejumlah bukti seperti berita media soal proses praperadilan Setya Novanto.

“Kami kumpulkan seperti contoh bukti sekundernya ada klipingan media, yang membuktikan bahwa benar Hakim Cepi Iskandar menunda keterangan ahli (KPK), dan menolak memperdengarkan rekaman dari KPK, dan itu kami kaji ternyata banyak yang bertentangan dengan hukum,” ujar Kurnia.

Koalisi berharap Badan Pengawas MA berperan aktif menyelidiki Hakim Cepi dan mempelajari putusan praperadilan yang dibuat hakim tersebut.

“Kami berharap Badan Pengawasan Mahkamah Agyng bisa memanggil Hakim Cepi Iskandar, mempelajari lebih lanjut putusannya, melihat pertimbangan-pertimbangannya,” ujar Kurnia.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan pada kasus E-KTP.

Pada saat menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Setya Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek E-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggaran DPR. Selain itu, Setya Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek E-KTP.

Bersama dengan pengusaha Andi Agustinus alias ANdi Narogong, Setya Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Atas penetapan tersebut, Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan. Status Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan gugur setelah gugatan praperadilannya dikabulkan. Hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar menganggap penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah.

Menurut Cepi, seharusnya penetapan tersangka dilakukan pada akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal itu untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.

Selain itu, Cepi juga menilai alat bukti yang diajukan bersala dari penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi E-KTP. Menurut Cepi, alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

 

Sumber: Kompas.com

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *