Setelah Menang Praperadilan, Inilah 4 Manuver Politik Setya Novanto

Berita Akurat Terpercaya, Berita Akurat – Pasca memenangkan gugatan praperadilan atas KPK dalam penetapan tersangka terkait dugaan korupsi E-KTP, kini Setya Novanto mulai mengonsolidasikan kekuatan demu mengamankan kursi sebagai Golkar-1.

Walaupun sempat digoyang di internal Partai Golkar, kini Setya Novanto malah balik memukul lawan-lawan politiknya yang hendak menyingkirkannya dari tahta Ketua Umum Partai Golkar.

 

 

Padahal saat itu, tim kajian elektabilitas partai telah merekomendasikan penonaktifan Setya Novanto dan menunggu jawaban Novanto pada pleno DPP. Tim ini diinisiasi oleh Yorrys Raweyai, Korbid Polhukam Partai Golkar yang kini sudah dipecat serta Ketua Harian Nurdin Halid. Setelah menang praperadilan dan kemudian keluar dari rumah sakit, Setya Novanto membuat sejumlah manuver.

Berikut ini 4 manuver politik Setya Novanto di Golkar.

 

1. Memerintahkan Idrus Marham Membuat Memo Dinas

Sehari sebelum pembacaan putusan praperadilan, Setya Novanto memerintahkan Sekjen Idrus Marham untuk membuat memo dinas bagi seluruh DPP Partai Golkar. Memo dinas itu ditandatangani oleh Idrus pada Rabu 27 September 2017. Memo ini berisikan “perintah” untuk menunda rapat pleno yang sebetulnya beragendakan meminta jawaban Setya Novanto atas desakan mundur yang sudah disampaikan.

Dalam rapat pleno itu seharusnya, sejumlah pengurus mengutarakan aspirasi agar Setya Novanto nonaktif selaku Ketua Umum Golkar. Dalam memo dinas itu, disebutkan alasan penundaan rapat pleno karena kondisi Setya Novanto yang sedang sakit. Alasan lain, Idrus berharap rapat ditunda sambil menunggu vonis sidang praperadilan Setya Novanto. Belakangan, rapat pleno yang telah dirancang ini pada akhirnya batal dilaksanakan sampat saat ini.

“Mengingat Ketua Umum sedang sakit dan saat ini masih melakukan upaya hukum (proses praperadilan sedang berjalan), Ketua Umu DPP Golkar meminta kepada seluruh jajaran Pengurus DPP Partai Golkar untuk mendoakan perjuangan Ketua Umum serta meminta agar rencana rapat pleno tanggal 28 September ditunda,” tulis Idrus dalam surat itu.

 

2. Diam-diam melakukan konsolidasi petinggi Partai Golkar

Sejak hari pertamanya pulang dari Rumah Sakit pada Selasa 3 Oktober 2017, para petinggi Partai Golkar berdatangan dan berkumpul di kediaman Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII nomor 19, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setya Novanto memanggil pengurus-pengurus DPP yang dekat dan juga mendesaknya untuk nonaktif.

Mulai dari Idrus Marham, Nurul Arifin, Mahyudin, Nurdin Halid, Roem Kono, dan petinggi Golkar yang lain merapat ke rumah Setya Novanto. Tidak jelas apa yang dibahas, tetapi yang setelah konsolidasi itu, suara penonaktifan Setya Novanto dari Ketua Umum DPP Golkar mulai mereda.

Sebelumnya, ketika masih terbaring di Rumah Sakit Premier, mulai dari Luhut Binsar Panjaitan, Agung Laksono, Aburizal Bakrie, dan Ridwan Bae juga sempat menjenguk Setya Novanto. Misalnya, pernyataan Korbid Kepartaian Kahar Muzakir. Sebelum vonis praperadilan, Kahar meripakan salah satu yang tegas menyuarakan penonaktifan Setya Novanto.

Namun, setelah menang, Kahar seakan buang badan. Ia mengaku tidak tahu menahu soal wacana penonaktifan Setya Novanto.

 

3. Mencopot Yorrys Raweyai dari Kepengurusan

Yorrys Raweyai yang menjabat Korbid Polhukam DPP Golkar, tiba-tiba dicopot dan digantikan oleh Letjen (purn) Eko Widyamoko. Pencopotan dirinya karena manuver Yorrys selama ini yang keras mendesak agar Setya Novanto mundur dari jabatannya.

Selain mencopot Yorrys, Setya Novanto juga melakukan revitalisasi dan restrukrisasi jajaran kepengurusan DPP. Dalam surat bernomor KEP-252/DPP/Golkar//X/2017 itu ditandatangani Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham pada Senin 2 Oktober lalu. Idrus mengatakan bahwa perombakan itu merupakan mandat yang diberikan kepada Ketua Umum dari hasil Rapat Pimpinan Nasional di Balikpapan.

“Memberikan tugas kepada Ketua Umum untuk melakukan revitalisasi pengurus untuk menjamin akselerasi kerja kepengurusan DPP Golkar,” ucap Idrus.

Pemecatan Yorrys ini menuai reaksi dari internal Golkar. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera I DPP Golkar, Andi Sinulingga, menyebut langkah Setya Novanto ini sudah jelas melanggar AD/ART partai. Pasalnya, pemecatan harus terlebih dahulu melalui rapat pleno.

Menurut Andi, merujuk pada pasal 13 AD/ART, ayat dua, huruf A, Partai Golkar, pemberhentian pengurus harus melalui rapat pleno DPP dan kemudian dilaporkan kepada Rapimnas.

“Pemberhentian Yorrys Raweyai melanggar prosedur kepartaian, melanggar kitab suci Partai Golkar,” ujar Andi, Rabu 4 Oktober 2017.

 

4. Mengumpulkan DPP I se-Indonesia di Jakarta

Sekitar 27 Ketua DPP I Golkar se-Indonesia berkumpul di Hotel Dharmawangsa, pada Jumat 6 Oktober 2017 malam lalu. Kabarnya, pertemuan tersebut membahas revitalisasi susunan pengurus DPP Golkar dan juga membahas kondisi partai terkini.

Meskipun demikian, Sekjen Idrus Marham cepat-cepat membantah apabila pertemuan itu diinisiasi dan dihadiri oleh Ketua Umum Setya Novanto. Idrus tidak mempermasalahkan jika memang pertemuan itu benar digelar. Sebab, para Ketua DPD I juga mempunyai hak menentukan masa depan partai.

“Saya tidak hadir, ketua umum juga tidak hadir jadi tidak tahu. Saya hanya dengar katanya antara 70-80% Ketua DPD datang. Jadi, itu hak dan inisiatif DPD I, yang mempunyai hak, kapan saja, enggak ada masalah. Mereka punya hak menentukan bagaimana Golkar ke depan,” tutur Idrus, Minggu 8 Oktober 2017.

 

Sumber: kumparan

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *