Fredrich Yunadi Yakin Bahwa KPK Akan Kalah 2-0 Melawan Setya Novanto

oleh

Berita Akurat Terpercaya, Berita Akurat – Kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi E-KTP Setya Novanto, Fredrich Yunadi, yakin bahwa kliennya akan menang dalam sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

 

 

Menurut Fredrich, ketidakhadiran pihak KPK dalam sidang perdana yang digelar Kamis, 30 November 2017 lalu, menunjukkan bahwa lembaga antirasuah itu tidak siap karena tidak memiliki bukti-bukti yang kuat.

“Faktanya mereka itu takut. Ini seperti ada permainan dan tidak siap. Saya yakin mereka (KPK) akan kalah 2-0,” ujar Fredrich dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Senin 4 Desember 2017.

Di sisi lain, lanjut Fredrich, KPK juga tidak menjalankan perintah pengadilan dalam putusan praperadilan pertama yang diajukan pihak Setya Novanto.

Dalam praperadilan sebelumnya, Setya Novanto memenangkan gugatan itu dan status tersangkanya dibatalkan. Selain membatalkan status tersangka, kata Fredrich, pengadilan memerintahkan KPK menghentikan proses penyidikan.

Namun, Fredrich mengaku dirinya belum menerima surat perintah penghentian penyidikan dari KPK.

“Putusan pertama saja mereka tidak menjalankan soal surat perintah penghentian penyidikan. Jelas itu melecehkan hak klien kami,” kata Fredrich.

Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan kedua pada 15 November 2017 lalu, pasca-ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus E-KTP.

Ia pernah berhadapan dengan KPK di praperadilan sebelumnya dan memenangkan gugatan itu. Status tersangkanya dibatalkan.

KPK kemudian kembali menetapkan Setya Novanto menjadi tersangka pada kasus yang sama. Dalam kasus E-KTP, KPK menduga Setya Novanto bersama sejumlah pihak menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Setya Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Bersama sejumlah pihak tersebut, Setya Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun, dari nilai paket Rp 5,9 triliun.

Ketua Umum Partai Golkar itu disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

 

Sumber: Kompas.com

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *