Mantan Wapres Boediono Diperiksa Oleh KPK Terkait Kasus BLBI

oleh -232 views

Situs Berita Terpercaya, Berita Akurat – Mantan Wakil presiden RI Boediono memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

 

 

Menteri Keuangan era Presiden Megawati Soekarnoputri itu datang sekitar pukul 09.47 WIB dengan didampingi dua ajudannya. Boediono yang mengenakan kemeja batik lengan panjang warna coklat mengaku belum mengetahui seputar materi pemeriksaan kali ini.

“Belum tahu, saya kan baru datang. Nanti ditanya apa kan saya enggak tahu,” kata Boediono singkat, di gedung KPK, Jakarta, Kamis 28 Desember 2017.

KPK hari ini mengagendakan pemeriksaan terhadap Boediono yang merupakan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) ketika Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengeluarkan SKL BLBI untuk BDNI. Bekas Gubernur Bank Indonesia itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.

Ketika SKL BLBI tersebut dikeluarkan, KKSK diketuai oleh Dorodjatun Kuntjoro Jakti selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara anggota KKSK selain Boediono, yakni Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno, serta Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Adapun salah satu kewenangan KKSK, yakni memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana induk penyehatan perbankan yang disusun BPPN. Kerja KKSK itu pun diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2002, yang dikeluarkan Presiden Megawati kala itu.

Syafruddin pada saat ditahan penyidik KPK mengatakan, penerbitan SKL BLBI yang dikeluarkan untuk BDNI telah mendapat persetujuan dari KKSK. Persetujuan KKSK itu berdasarkan Keputusan KKSK Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tertanggal 17 Maret 2004.

“Semuanya sudah ada persetujuan dari KKSK, semuanya. Saya hanya mengikuti aturan dan saya sudah punya (menunjukkan hasil audit BPK),” kata Syafruddin sebelum dibawa ke Rumah Tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 21 Desember 2017.

Dalam kasus ini, KPK menyebut kerugian negara mencapai Rp 4,58 triliun sebagaimana hasil audit investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, Syafruddin membantah SKL BLBI yang dikeluarkan BPPN tersebut telah menyebabkan kerugian negara sebesar yang disebut KPK.

 

Sumber: CNN Indonesia

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *