Setya Novanto Menghadapi Sidang Tuntutan: Pasrah Pada Jaksa

oleh

Situs Berita Terpercaya, Berita Akurat – Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengatakan siap menjalani sidang tuntutan kasus dugaan korupsi proyek E-KTP yang akan dibacakan jaksa penuntut umum pada hari ini.

Dia percaya, jaksa KPK telah mempertimbangkan yang terbaik dalam tuntutannya.

 

“Kita dengarkan dan percayakan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU),” ucap Setya Novanto sebelum sidang dimulai di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 29 Maret 2018. Dia tiba di gedung Pengadilan Tipikor sekitar pukul 09.20 WIB.

Sementara penasihat hukum Setya Novanto, Firman Wijaya mengatakan, kliennya telah mengakui beberapa hal terkait kasus E-KTP, diantaranya pertemuan membicarakan kasus E-KTP di rumah Setya Novanto, pemberian jam dari terpidana kasus E-KTP Andi Narogong, serta telah mengembalikan uang Rp 5 miliar.

“Yang penting mau bekerja sama dengan penegak hukum, terutama mendorong Pak Setya Novanto mau bekerja sama dengan penegak hukum,” kata Firman sebelum sidang.

Oleh karenanya, Firman berharap permohonan menjadi Justice Collabolator (JC) Setya Novanto dapat dikabulkan.

“Penetapan sebagai JC masih panjang. Bisa ditentukan lewat hari ini, lewat putusan vonis hakim. Bisa dari pra ajudikasi, ajudikasi, dan post ajudikasi. Jadi ruang untuk JC Pak Novanto masih panjang,” katanya.

Penasihat hukum Setya Novanto lainnya, Maqdir Ismail, berharap kliennya dituntut bebas dari jeratan hukum. Sebab dalam persidangan, Maqdir berpendapat tidak ada bukti bahwa Setya Novanto melakukan intervensi dalam proyek pengadaan E-KTP.

Setya Novanto didakwa melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan proyek E-KTP tahun Anggaran 2011-2013 yang menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Ia juga didakwa menerima uang US$ 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille seharga US$ 135 ribu.

Akibatnya, Setya Novanto dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ancaman hukuman dalam pasal tersebut minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun, atau bisa dipenjara seumur hidup.

 

Sumber: kumparan

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *