Uganda Resmi Berlakukan Pajak Bagi Netizen Yang Mengakses Sosial Media

oleh

Situs Berita Terpercaya, Berita Akurat – Menggunakan sosial media entah itu instant messenger seperti WhatsApp ataupun forum seperti Kaskus pastinya dapat dilakukan dengan gratis dan merupakan hak bagi si penggunanya.

 

 

Lalu, coba bayangkan bagaimana kalau anda harus membayar dana ekstra untuk mengakses sosial media tersebut? Hal ini terjadi di Uganda.

Pemerintah Uganda akhirnya menlenggangkan Undang-Undang yang membebankan pajak harian sebesar 200 shilling Uganda atau sekitar Rp 733 kepada netizen yang menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Twitter, dan Facebook yang akan berlaku 1 Juli nanti.

Dalam undang-undang ini juga memberlakukan aturan berbagai pajak lainnya, termasuk retribusi sebanyak 1% untuk setiap transaksi mobile warga Uganda yang terjadi dimana saja di benua Afrika.

Berdasarkan informasi dari Reuters, pajak ini nantinya akan dikenakan setiap hari oleh operator seluler pada setiap kartu SIM yang digunakan untuk mengakses salah satu platform sosial media yang telah ditargetkan.

Meskipun pemerintah sudah mengatakan final pada aturan baru ini, banyak pengguna internet dan netizen di Uganda tidak menyetujui hal ini. Mereka melihatnya sebagai cara baru untuk menekan kebebasan berbicara mereka.

Pemerintah Uganda dikenal sebagai pemerintah yang tidak toleran terhadap kebebasan berbicara bahkan pernah memblokir akses sosial media pada saat pemilu tahun 2016.

Menanggapi tuduhan tersebut, juru biacar parlemen Chris Obore membela undang-undang yang secara efektif akan berlaku 1 Juli nanti itu, dengan mengatakan bahwa pajak ini sangat kecil dan dia yakin bahwa warga Uganda tidak akan merasa terbebani.

Presiden Uganda yang telah berkuasa selama 3 dekade, yaitu Yoweri Museveni yang selama ini mendukung pajak sosial media ini juga menepis akan tuduhan netizen dengan mengatakan selain untuk mencukupi kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan pemasukan, pajak ini juga dapat membantu pemerintah mengatasi “Lugambo (gosip, hoax, opini, atau penghinaan)”.

Kebijakan ini dinilai kurang efektif, karena nilai pajaknya tergolong rendah untuk memberikan semacam efek jera bagi para hoaxers dan penyebar gosip. Hal ini lebih berpotensi untuk lahan korupsi di Uganda, terbukti dengan Uganda yang termasuk negara dengan tingkat transparansi yang rendah.

Berdasarkan data Transparency International tahun 2017, Uganda mendapatkan poin 26 dari total 100 poin dimana 0 = sangat korup dan 100 = bersih. Dengan rekam jejak semacam itu, tambahan beberapa juta shillings Uganda kemungkinan besar bisa berakhir di kantong-kantong tidak terlihat dan publik pastinya tidak akan tahu.

 

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *