Kasus Meliana, Amnesty International Petisi Jokowi Turun Tangan

oleh -157 views

Situs Berita Terpercaya, Berita Akurat – Amnesty International Indonesia mengecam putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan atas vonis 18 bulan penjara terhadap Meliana yang dianggap telah melakukan penistaan agama Islam.

 

Ia dijatuhkan hukuman bui setelah mengeluhkan suara azan yang terlalu keras di Tanjung Balai, Sumatera Utara.

1. Meliana disebut sebagai tahanan nurani

Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, menyebut Meliana sebagai tahanan Nurani (Prisoner of Conscience). Dia harus menyandang sebutan tersangka atas pendapat yang disampaikannya secara damai.

Meliana sempat berkata kepada pemilik warung yang merupakan tetangganya, “Sekarang suara masjid kita agak keras ya. Dulu enggak begitu kan?”.

Namun, opini yang beredar di masyarakat adalah Meliana melarang orang untuk azan.

2. PN Medan harus mencontoh Pengadilan Tinggi Jambi

Usman meminta PN Medan berkaca dari Pengadilan Tinggi Jambi setelah baru-baru ini membebaskan anak perempuan berusia 15 tahun yang melakukan aborsi karena dihamili oleh kakaknya sendiri.

Sebelumnya, gadis belia itu divonis 1 tahun karena dianggap melanggar aturan. Dengan kata lain, PN Medan harus berani mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan Hak Asasi Manusia (HAM), bukan sekedar pertimbangan hukum.

“Kasus Meliana ini harus menjadi momentum bagi otoritas terkait di Indonesia baik di tingkat legislatif maupun eksekutif untuk mengambil langkah tegas menghapuskan undang-undang penodaan agama yang sering disalahgunakan untuk memenjarakan orang-orang yang berasal dari kelompok minoritas,” kata Usman melalui keterangan tertulisnya, Kamis 30 Agustus 2018.

3. Amnesty International Indonesia meminta Presiden Joko Widodo lakukan intervensi

Alumni Universitas Trisakti itu mendukung upaya banding yang dilakukan oleh kuasa hukum. Lebih dari itu, kini Amnesty International menggelar kampanye dengan hashtag #BebaskanMeliana dan meminta masyarakat untuk menandatangani petisi online, http://bit.ly/bebaskanmeiliana, yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan intervensi.

“Kami juga meminta aparat negara untuk menjamin keamanan keluarga Meliana beserta kuasa hukumnya dari tekanan massa selama proses banding tersebut berlangsung. Vonis tersebut jelas melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia,” paparnya.

 

Sumber: IDN Times

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *