Hanya KPU yang Berwenang Umumkan Real Count, Bukan Timses Capres

oleh -58 views

Situs Berita Terpercaya, Berita Akurat – Hasil hitung cepat 10 lembaga survei sementara ini menunjukkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Meskipun demikian, keputusan siapa sesungguhnya pemenang Pilpres 2019 tetap harus menunggu penghitungan hitung manual atau real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilpres 2019.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik The Habibie Center, Bawono Kumoro mengatakan, hanya KPU yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengumumkan hasil pemilu, bukan tim sukses pemenangan kedua kubu.

Bawono pun mengingatkan, jika kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan pengumuman real count, hal tersebut telah melanggar undang-undang, seperti tertera dalam pasal 13 huruf d, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa:

“KPU berwenang: menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi pengjitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu Anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara”.

“KPU telah diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk mengumumkan hasil pemilu secara resmi, paling lambat 35 hari setelah hari pemilihan,” kata Bowono dalam keterangannya, Sabtu 20 April 2019.

Karena itu, Bawono mempertanyakan klaim BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang telah menuntaskan real count hingga 60 persen dari jumlah TPS sebesar 800 ribuan yang tersebar 34 provinsi dan 514 kabupaten.

“Bagaimana mungkin real count dapat mereka lakukan secepat itu, apalagi BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak menunjukkan bukti-bukti real count mereka secara terbuka kepada publik,” tuturnya.

Menurutnya, hasil quick count beberapa lembaga survei bukanlah hasil resmi dari sebuah pemilu. Sebab, rekapitulasi akhir KPU yang akan menjadi acuan bersama. Namun, menafikan keberadaan quick count, juga bukan hal yang bijak.

“Lembaga-lembaga survei pembuat quick count itu dipastikan dapat mempertangungjawabkan secara metodologis sesuai kaidah ilmiah,” pungkasnya.

Sumber: Okezone

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *