Selisih Suara 16,9 Juta, Bisakah Prabowo Subianto Menang Gugatan di MK?

oleh -33 views

BeritaAkurat.com – Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bekas Wakil Ketua KPK, Bambang Wijdojanto ditunjuk sebagai ketua tim hukum untuk bersengketa di MK.

Namun, sengketa PHPU 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini diprediksi lebih berat dibandingkan sengketa hasil pilpres sebelumnya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mesti membuktikan adanya kecurangan yang membuat paslon Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul hampir 17 juta suara.

“Kurang lebih 100.000 hingga 200.000 form C1 TPS untuk mendalikan telah terjadi kecurangan. Jumlah semasif itu memang agak berat untuk dibuktikan,” kata Feri, Sabtu 25 Mei 2019.

Feri menuturkan kandidat yang merasa dicurangi biasanya kesulitan mencari bukti jika selisih perolehan suara antar kandidat terpaut jauh. Kalaupun terbukti ada kecurangan, suara yang didapat dari pembuktian tersebut sulit menutup perolehan suara yang diperoleh kubu lawan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Joko Widodo-Ma’ruf Amin memperoleh suara sebesar 85.607.362 atau sekitar 55,50 persen. Sementara perolehan suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mencapai 68.650.239 suara.

Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengungguli Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan selisih suara sebanyak 16.957.123. Adapun jumlah suara sah yang dibacakan KPU mencapai 154.257.601.

Feri pesimistis Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistemastis dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019 dalam sengketa di MK. Pasalnya, hal yang sama pernah dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Namun, Bawaslu sudah memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan BPN lantaran alat bukti yang dibawa tidak cukup mendukung dugaan pelanggaran pemilu yang TSM. Adapun salah satu bukti yang dicantumkan BPN adalah print out berita online.

“Tunggu saja mereka pakai alat bukti apa, kalau 51 alat bukti bagi saya memang tidak akan cukup,” ujar Feri.

Dalam kesempatan berbeda, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengajak publik untuk ikut memantau sengketa PHPU di MK. Kaka mengatakan pemantauan ini penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan jujur dan adil.

“Soal kuat atau lemahnya bukti yang disampaikan Prabowo, kita lihat dalam persidangan,” ujar Kaka.

BPN Optimistis Menang

Selisih suara yang mendekati 17 juta dinilai bukan hambatan oleh BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuktikan dugaan kecuranga pemilu. Juru bicara BPN Andre Rosiade optimistis pihaknya bisa memenangi sengketa PHPU di MK.

“Ini bukan soal menang atau kalah, tapi bisa memastikan pemilu ini harus jurdil [jujur dan adil],” Kata Andre, Sabtu 25 Mei 2019.

Andre mengatakan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan sengketa PHPU karena ingin melawan kecurangan pemilu yang diduga dilakukan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Yang kami lawan korupsi politik, maka yang kami pilih Bambang Widjojanto sebagai pejuang antikorupsi. Korupsi politik adalah bapak moyang kecurangan,” ujar Andre.

Ketua Tim Advokasi Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyambut baik upaya BPN dengan mengajukan sengkete PHPU di MK. Yusril memastikan TKN melakukan upaya konstitusional untuk menjaga kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Kami akan bersikap fair, jujur, adil dan kesatria dalam persidangan ini. Tidak akan ada lobi-lobi dari pihak kami kepada para hakim MK, apalagi suap-menyuap dalam perkara ini,” Kata Yusril lewat keterangan tertulis, Sabtu 26 Mei 2019.

Yusril juga mempersilakan publik untuk melakukan pemantauan selama persidangan di MK. Namun, ia mengimbau pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar tidak melakukan demonstrasi yang berujung kerusuhan.

“Pihak yang menang dalam perkara harus diberi kesempatan untuk memimpin bangsa dan negara kita lima tahun ke depan,” ujarnya.

Sumber: Tirto

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *