Alasan Setya Novanto Langsung Ajukan PK Terkait Perkara Korupsi E-KTP

oleh -11 views

BeritaAkurat.com – Kuasa hukum Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail menjelaskan alasan kliennya langsung mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) terkait perkara korupsi E-KTP ke Mahkamah Agung (MA).

Menurut Maqdir, ada beberapa alat bukti atau fakta baru (novum) terkait korupsi proyek E-KTP yang menyeret Setya Novanto. Novum tersebut, kata Maqdir, yaitu pertentangan putusan dan kekhilafan hakim.

“Alasannya ada Novum. Ada pertentangan putusan dan ada kekhilafan hakim,” kata Maqdir saat dikonfirmasi, Rabu 28 Agustus 2019.

Setya Novanto sendiri diketahui tidak mengajukan upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi setelah adanya vonis di tingkat pertama atau pengadilan tipikor. Setya Novanto langsung mengajukan PK setelah hampir setahun setelah vonis di tingkat pertama.

Kata Maqdir, ada lima novum yang diserahkan pihaknya ke MA. Dia berharap kliennya dapat bebas dari semua dakwaan karena adanya novum baru tersebut.

“Harapannya bebaslah. Kita menyatakan bahwa dakwaan itu tidak terbukti dan dakwaan yang dianggap terbukti itu dakwaan yang salah,” ucapnya.

Dalam perkara ini, Setya Novanto divonis 15 tahun penjara serta diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan di tingkat pertama atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selain itu, hakim Pengadilan Tipikor juga mengganjar Setya Novanto untuk membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta yang apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Bila hartanya tidak mencukup maka akan diganti pidana 2 tahun penjara.

Atas putusan tersebut, Setya Novanto maupun jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengajukan banding. Berdasarkan aturan PK, Setya Novanto diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu PK walaupun tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Setya Novanto sendiri telah menjalani masa hukuman sekitar satu tahun setelah divonis bersalah karena terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan E-KTP yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sumber: Okezone

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

situs dominoqq online

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *