Andi Narogong Dituntut 8 Tahun Penjara

oleh -352 views

Situs Berita Terpercaya, Berita Akurat – Terdakwa kasus E-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong dituntut 8 tahun penjara ditambah dengan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

 

 

Meskipun dituntut 8 tahun, keterangan Andi diharapkan dapat mengungkap kasus E-KTP. Gong Andi Narogong sebagai saksi yang bekerja sama atau justice collaborator sehingga menyeret semua penggarong duit proyek E-KTP.

Dalam sidang Kamis 7 Desember 2017, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti US$ 2,15 juta dan Rp 1,18 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika dalam waktu tersebut tidak dibayar, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Seandainya terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 3 tahun.

“Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa penuntut umum KPK Mufti Nur Irawan.

Dalam perkara ini, Andi dinilai menguntungkan diri sendiri senilai US$ 2,5 juta dan Rp 1,18 miliar dari total kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun yang berasal dari jumlah anggaran sebesar Rp 5,9 triliun.

Jaksa mengatakan perbuatan Andi Narogong bersifat massif dan menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional. Dampak perbuatan penggarongan proyek KTP itu masih dirasakan sampai pada saat ini dan menimbulkan kerugian keuangan yang besar.

Jaksa juga mengungkapkan status saksi pelaku yang bekerja sama kepada Andi. KPK mengabulkan permohonan Andi sebagai saksi yang bekerja sama pada 5 Desember 2017.

Jaksa mengapresiasi kesaksian Andi Narogong yang membuka sejumlah keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara korupsi E-KTP.

Tidak hanya jaksa, hakim pun memuji Andi Narogong yang mau lebih terbuka mengungkapkan kasus E-KTP ini. Hakim Jhon Halasan Butar Butar mengatakan keterangan yang disampaikan Andi Narogong mengungkap banyak fakta yang selama ini masih menjadi teka-teki.

Hakim bertanya kepada Andi, mengapa tidak mengungkapkan keterangan pada saat penyidikan dua terdakwa bekas Direktur Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto.

Andi menjawab masih perlu mengingat kejadian. Ia pun merasa ditinggalkan oleh orang yang dibelanya, bahkan menimpakan kesalahan kepadanya.

Hakim pun meminta jaksa KPK menindaklanjuti keterangan yang disampaikan Andi Narogong karena ada beberapa nama yang diyakini terlibat kasus tersebut.

Gong Andi Narogong sebenarnya sudah bertabuh pada sidang Kamis, 30 November 2017. Andi menguak peran Setya Novanto yang meminta jatah melalui mantan Bos Gunung Agung, Made Oka Masagung. Menurut Andi, sudah ada duit US$ 7 juta atau sekitar Rp 95 miliar yang diserahkan ke Anggota DPR.

Dalam proses lelang, Andi menyebut bahwa Azmin Aulia yang merupakan adik kandung Menteri Gamawan Fauzi merupakan kunci penentu pemenang lelang proyek E-KTP. Ia juga menyebut Setya Novanto dan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap yang meloloskan anggaran.

Andi menjelaskan alasan perubahan sikapnya tersebut bukan tanpa sebab.

“Awalnya saya itu tidak mau menyulitkan orang. Tapi kok lama-lama saya dijadikan seperti sampah, seperti Bantar Gebang, tempat pembuangan akhir dari semuanya,” kata Andi.

Dari pembuangan sampah menjadi saksi bekerja sama. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Andi Narogong telah mengajukan diri sebagai justice collaborator pada September 2017. KPK mengabulkan permohonan itu karena Andi koperatif dan mengakui perbuatannya dalam persidangan.

Menjadi saksi yang bekerja sama bisa mendapat keuntungan seperti remisi dan pembebasan bersyarat. Yang terpenting, “Justice collaborator diperlukan dan bagus untuk membongkar pelaku yang lebih besar” kata Febri.

Dalam kasus ini, dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto juga mengajukan diri sebagai justice collaborator. Keduanya telah divonis mengembalikan uang ke KPK.

Tiga saksi yang bekerja sama itu diharapkan bisa mengungkapkan para pencoleng uang E-KTP ini. Dalam dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, aliran dana korupsi E-KTP mengalir ke sejumlah anggota DPR dan pejabat.

Kasus E-KTP baru menjerat 6 orang sebagai tersangka maupun sudah divonis hukuman. Meraka adalah Irman, Sugiharto, Andi Narogong, anggota DPR Markus Nari, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sugihardjo, serta Ketua DPR Setya Novanto.

 

Sumber: Beritagar

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *