Batal Groundbreaking Rumah DP 0 Rupiah, Anies-Sandiaga Salah Pengertian?

oleh -398 views

Situs Berita Terpercaya, Berita Akurat – Peletakan batu pertama atau groundbreaking rumah down-payment (DP) 0 Rupiah tapak di Rorotan, Jakarta Utara, batal dilakukan hari ini, Rabu 28 Februari 2018.

 

 

Padahal, 2 hari sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah memastikan peletakan batu pertama dilakukan hari ini.

“Tanggal 28 ini insyaallah di groundbreaking. Mudah-mudahan sesuai,” kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta pada saat itu.

 

1. Anies bantah dilakukan hari ini

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan membantah adanya peletakan batu pertama untuk rumah tapak dengan DP 0 Rupiah di Rorotan hari ini.

“Yang bilang hari ini siapa juga? Makanya kemarin ditanyain saya enggak mau komentar. Belum ada rencana. Belum ada,” kata Anies membantah di Balai Kota Jakarta, Rabu 28 Februari 2018.

2. Komsep yang belum matang

Anies lalu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengumumkan kapan akan meletakkan batu pertama untuk rumah tapak dengan DP 0 Rupiah di Rorotan sampai semua konsepnya matang. Menurutnya, program rumah DP 0 Rupiah menyangkut jangka panjang warga Jakarta.

“Saya tidak pernah mengumumkan sampai semua matang. Warga punya harapan sangat besar pada soal rumah milik, hunian milik. Karena itu, kita tidak ingin ada langkah atau seremoni yang sekedar untuk memenuhi harus ada rumah. Kita matangkan dulu,” jelasnya.

 

3. Bantah ada kendala

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menambahkan tidak ada kendala dalam pembangunan rumah tapak dengan DP 0 Rupiah.

“Gak ada (kendala), memang tidak ada. Kita belum ada program itu. Anda cek aja program siapa? Program Pemprov? Tidak ada,” bantahnya.

 

4. Permasalahan dengan pihak swasta?

PT Nusa Kirana diketahui merupakan pihak yang akan membangun rumah tapak ini. Namun, ketika ditanya kepada Anies apakah batalnya peletakkan batu pertama karena pihak swasta, Anies tidak menjawab secara gamblang. Ia hanya menjelaskan ketika swasta ikut membangun dan melibatkan Pemprov DKI Jakarta, maka mereka harus mengikuti aturan yang ada.

“Kami tidak pernah melarang, tetapi kalau melibatkan Pemprov, maka harus mengikuti dan benar cara payung aturannya, payung hukumnya. Kan ini program DP 0 Rupiah hanya bisa diselenggarakan bila apa? Bila itu adalah program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Betul kan? Kita selama ini mengumumkan untuk siapa di dalam skema FLPP bagu yang berpenghasilan di bawah 7 juta. Nah, yang berpenghasilan di atas 7 juta masih ditata, belum. Nanti kalau udah siap baru kita lanjutkan,” pungkasnya.

 

Sumber: IDN Times

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *