MK Tolak Permohonan Penambahan Saksi dari Kubu Prabowo-Sandiaga

oleh -96 views

BeritaAkurat.com – Mahmakah Konstitusi (MK) menolak permohonan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menambah saksi di sidang pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Menurut Hakim MK Suhartoyo, MK akan tidak optimal menggali keterangan jika jumlah saksi tidak dibatasi.

“Kalau kami tidak membatasi saksi, kami secara kualitas sulit untuk menggali saksi satu per satu,” kata Suhartoyo dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2019 di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 18 Juni 2019.

MK hanya mempunyai waktu 14 hari untuk memeriksa dan memutus perkara PHPU sejak diregistrasi. Karena itu, Suhartoyo mengatakan, MK sebagai pengadil sengketa akan lebih mengutamakan kualitas keterangan saksi ketimbang kuantitas.

“Paradigma ke depan akan periksa saksi satu per satu karena MK beranggapan MK ingin lebih menggali kualitas kesaksiannya daripada kuantitas. Makanya, MK meminta pengertian para pihak,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) meminta MK menambah kuota saksi yang bisa dihadirkan di persidangan. Menurut BW, dalil-dalil yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga akan sulit dibuktikan jika hanya menghadirkan 15 saksi dan 2 saksi ahli.

Menurut BW, ia memiliki 30 saksi fakta dengan 5 saksi ahli yang siap membuktikan adanya kecurangan bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan pertahana di Pilpres 2019.

“Oleh karena itu, kami mengajukan penambahan,” ujar Bambang.

Hakim MK Saldi Isra menegaskan tidak akan memenuhi permohonan kubu Prabowo-Sandiaga. Menurut dia, MK hanya akan melantik 15 saksi fakta dan 2 saksi ahli dari semua pihak pada persidangan berikutnya.

“Jadi Pak Bambang jangan menambah beban majelis dengan hal yang seperti itu. Jadi, 15 saksi itu sudah fix,” kata dia.

Kritik BPN

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon mengkritik keputusan MK membatasi saksi. Menurut dia, MK tidak sepatutnya terbelenggu oleh norma aturan untuk mencari kebenaran di ruang sidang.

“Memang dalam mencari kebenaran dan keadilan, persoalan masa depan bangsa soal kepemimpinan memang kita perlu memikirkan lebih banyak lagi saksi-saksi yang dihadirkan. Jadi, jangan terlalu dibatasi oleh jumlahnya,” ujar Fadli Zon di kompleks DPR, Selasa 18 Juni 2019.

Fadli juga menyoroti batas waktu penyelesaian sengketa PHPU yang tergolong singkat. Menurut dia, seharusnya waktu persidangan dan pembuktian perkara diperpanjang hingga 21 hari atau lebih. Apalagi, jika semua pihak setuju penambahan waktu.

“Ke depan perlu juga ada pemikiran untuk menambah waktu dengan merevisi UU-nya. Mungkin 3 minggu atau (tidak) 14 hari. Tapi, misalnya 21 hari dan sebagainya. Mungkin ada semacam kesepakatan untuk memberikan waktu dan itu berguna bagi semua pihak,” ujar dia.

Sumber: Alinea

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *