PKS: Apa Bukti Ahok Lebih Baik dari Anies Soal Sampah?

oleh -172 views

Situs Berita Terpercaya, Berita Akurat – PKS DKI Jakarta mempertanyakan maksud Wakil Wali Kota Bekas, Tri Adhianto, yang menyebut pemerintahan DKI di era Gubernur Anies Baswedan ‘menjauh’ terkait dana kemitraan dan dana kompensasi bau terkait sampah.

PKS meminta Tri menjelaskan duduk perkara permasalahan yang dimaksud tersebut.

 

“Jadi pernyataan Wakil Wali Kota Bekasi itu duduk perkaranya gimana yang dilontarkan di media itu? Yang dimaksud Pak Anies menjauh itu apa,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, saat dihubungi, Jumat 19 Oktober 2018.

Sebab, menurut Suhaimi segala sesuatu yang berurusan dengan keuangan yang terkait dengan program Pemprov DKI semua ada datanya. Untuk itu, ia mengatakan jika memang dana itu menjadi kewajiban DKI dan belum dibayar, Pemkot Bekasi bisa langsung mendatangi Balai Kota untuk mengajukan keberatan.

“Dilihat aja datanya, maksudnya didudukkan perkaranya, kalau misal itu bentuknya kewajiban kalau DKI harus bayar ke sana itu kan gampang, datang aja ke DKI berikan tagihan sesuai apa yang sudah tertulis. Artinya pernyataan itu dudukan perkaranya seperti apa? Bukan hanya ini lebih bagus. Buktinya apa lebih bagus. Harus ada maksudnya didudukan perkara itu,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Tri Adhianto membandingkan era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan era Anies Baswedan. Tri menyebut koordinasi era Ahok lebih baik soal dana kemitraan dan dana kompensasi bau terkait sampah.

“Kenapa yang selama ini bisa terjalin dengan baik sekarang kok gubernur menjauh. Dulu (pembangunan) tol zaman Pak Ahok juga suka bantu,” ujar Tri saat dihubungi, Jumat 19 Oktober 2018.

Perbandingan ini disampaikan Tri guna menanggapi dana hibah kemitraan yang belum cair. Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah Rp 2 triliun ke DKI Jakarta.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lestari sebelumnya mengatakan Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah sebesar Rp 2,09 triliun ke Pemprov DKI Jakarta. Proposal diajukan pada Senin 15 Oktober 2018.

Premi menjelaskan dana yang diajukan Pemkot tersebut belum bisa diputuskan. Sebab, harus ada pembahasan lebih dulu dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sumber: Detik

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *