Terancam Dibebastugaskan Ombudsman, Anies Baswedan: Kita Pelajari Dulu

oleh -337 views

Situs Berita Terpercaya, Berita Akurat – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, akan mempelajari dengan seksama rekomendasi Ombudsman terkait penataan dan pembukaan Jalan Jatibaru Tanah Abang Jakarta Pusat.

 

 

“Tentu kita hormati. Karena itu, kita akan pelajari dulu. Laporannya kan panjang ya,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin 26 Maret 2018.

Anies enggan berkomentar banyak soal waktu 60 hari untuknya menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Anies diketahui terancam dibebastugaskan bila abai dengan waktu rekomendasi Ombudsman.

“Semua kita pelajari dulu,” kata Anies Baswedan.

Ia menyatakan, meskipun Pemprov DKI Jakarta tidak langsung bertindak mengenai rekomendasi Ombudsman, maka hal itu bukan berarti tidak menghormati putusan Ombudsman.

“Kalau menghormati, dibaca, disimak, dipelajari. Dari situlah kita respons. Kalau kemudian hanya sepintas-sepintas, kemudian jawab, respons, malah enggak menghargai Ombudsman,” ujar Anies Baswedan.

Sanksi Administratif

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dibebastugaskan apabila tidak mengubah kebijakannya penataan PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang.

Hal ini terkait Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) Ombudsman terhadap konsep penataan PKL Tanah Abang yang diserahkan pada Senin 26 Maret 2018.

Plt Ketua Ombudsman DKI Jakarta, Dominikus Dalu, menjelaskan, jika dalam 30 hari Pemprov DKI Jakarta tidak menanggapi, laporan itu bisa ditingkatkan menjadi rekomendasi. Itu dilakukan setelah melalui mekanisme pleno pemimpin Ombudsman RI.

Dominikus menyebutkan, sanksi administratif bisa diberikan kepada terlapor, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, jika tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Kewenangan Anies Baswedan sebagai kepala daerah pun terancam dicabut.

“Sanksi administratif itu bisa di-nonjob-kan, bisa dibebastugaskan,” kata Dominikus pada saat konferensi pers di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin 26 Maret 2018.

Hal itu tertuang dalam Pasal 351 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ayat 5, disebutkan kepala daerah yang tidak mengikuti rekomendasi Ombudsman, diberikan sanksi berupa pembinaan khusus oleh Kementerian, dan kewenangannya diberikan kepada wakilnya atau pejabat yang ditunjuk.

Sumber: Liputan6

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *