Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Minta MK Diskualifikasi Joko Widodo-Ma’ruf Amin

oleh -86 views

BeritaAkurat.com – Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hal itu tertuang dalam berkas gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 ke MK, yang telah disampaikan, Jumat 24 Mei 2019 malam.

Dalam permohonan PHPU tersebut, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut adanya pelanggaran terstruktir, sistematis, dan masif (TSM).

Disebut lima bentuk pelanggaran yang diuraikan pemohon adalah penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program/kerja pemerintah; ketidaknetralan aparatur negara seperti polisi dan intelijen; penyalahgunaan birokrasi dan badan usaha milik negara (BUMN); pembatasan kebebasan media dan pers; serta diskriminasi perlakukan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

“Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat sistemastis, terstruktur, dan masif, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia,” bunyi dalam permohonan yang diterima MK.

Untuk memperkuat permohonan itu, disertakan 51 bukti Sebagian besar bukti yang diserahkan berupa berkas (file) dan dokumentasi dari pemberitaan media massa.

Sidang putusan PHPU tersebut akan digelar pada 28 Juni 2019.

“Selanjutnya 17 sampai 21 Juni itu kan melakukan persidangan. Di situ kan diperiksa dari pemohon atau pihak lain yang mengajukan pihak terkait,” jelas perwakilan Panitera MK, Muhidin 24 Mei 2019.

Ujung tuntutan Prabowo ada dua. Dia menjadi Presiden atau Pilpres ulang. MK punya waktu 36 hari untuk menyelesaikan sengketa.

Paling telat 2 Juli salinan putusan sudah diterima pihak-pihak yang bersengketa. Jika rentang waktu dihitung sejak 24 Mei sampai 28 Juni berarti ada waktu penantian selama 36 hari. Ini setara dengan lima pekan lebih sehari.

Lalu, apa saja yang dituntut Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke MK?

Berikut rangkuman tuntutan yang mereka ajukan ke MK sebagaimana tertuang dalam berkas gugatan:

  • Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
  • Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
  • Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.
  • Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar’uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.
  • Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.
  • Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.
  • Memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

Berdasarkan keputusan KPU, Joko Widodo berhasil meraih 85.036.828 suara atau 55,41 persen sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebanyak 68.442.493 atau 44,59 persen. Total suara sah 153.479.321 atau partisipasi sebanyak 81,97 persen. Selisih perolehan suara keduanya mencapai 16.594.335.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2019 yang dipimpin Ketua KPU Arief Budiman, di kantor KPU di Jakarta, sekitar Pukul 01.46 WIB, Selasa 21 Mei 2019.

Bertabur Tautan Berita

Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berusaha membuktikan Pilpres 2019 adalah pemilu yang dilakukan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Untuk itu, berkas gugatan PHPU ke MK disertai 51 bukti, beberapa diantaranya berupa tautan (link) berita dari media daring. Padahal, menyodorkan link berita sebagai bukti gugatan kecurangan itu pernah ditolak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Mereka bersikukuh telah terjadi kecurangan lantaran dugaan penyalahgunaan APBN, ketidaknetralan aparat, penyalahgunaan birokrasi, pembatasan Media dan diskriminasi perlakuan serta penyalahgunaan penegakan hukum.

Dari P-1 sampai P-54, tercatat 34 bukti link berita yang dijadikan bukti beberapa tudingan tersebut, diantaranya:

  1. Bukti P-12
    Dengan bukti link berita, 26 Maret 2019, berjudul ‘Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres hingga ke Desa’.
  2. Bukti P-14
    Dengan bukti link berita, 6 Novemver 2018, berjudul ‘Pose Jari Luhut dan Sri Mulyani Bukan Pelanggaran Pemilu’.
  3. Bukti P-15
    Dengan bukti link berita, 11 Desember 2018, berjudul ‘Kades di Mojokerto Dituntut 1 Tahun Percobaan karena Dukung Sandiaga’.
  4. Bukti P-16
    Dengan bukti link berita, 12 Maret 2019, berjudul ‘Bawaslu Setop Kasus 15 Camat Makassar Deklarasi Dukung Jokowi’.
  5. Bukti P-17
    Dengan bukti link berita, 13 Januari 2019, dengan judul ‘Gubernur dan 9 Bupati di Bengkulu Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf’.

Masih ada 29 bukti berupa link berita di dalam berkas gugatan sengketa PHPU yang disampaikan ke MK. Menurut Sandiaga Uno, bukti dari timnya pasti bisa membongkar kecurangan yang dicurigainya.

“Biar nanti tim hukum yang menjelaskan, tapi bukti-bukti yang kita sampaikan insyaallah akan membuka tabir dari penyimpangan-penyimpangan yang ditemui di lapangan,” ujar Sandiaga Uno, Minggu 26 Mei 2019.

Menyikapi hal itu, mantan Ketua MK Mahfud MD menjelaskan, lampiran link berita yang disampaikan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke MK mestinya dapat digunakan untuk pengembangan masalah.

Dari berita yang diberikan itu, kata Mahfud, nantinya dapat dipanggil para pihak yang disebutkan dalam berita untuk memberikan keterangan di persidangan MK.

“Misalnya, ada berita ketua KPU tanggal sekian pergi umroh bersama Pak Jokowi atau petugas KPPS memindahkan suara. Ada gambarnya di beritanya itu, padahal itu tidak benar. Panggil aja itu nanti. Kalau itu dianggap bagian dari kecurangan,” terang Mahfud, 26 Mei 2019.

Apakah pihak tersebut melakukan kecurangan atau sebaliknya?

Mahfud menegaskan, “Kecuali tidak ada referensinya. Cuma katanya, katanya atau berita yang tidak menyebut sumber. Kalau sudah menyebut waktu, tempat dan saksi ini bisa dipanggil. Jadi link berita itu dikroscek ke sumbernya saja, apa benar atau tidak,” pungkasnya.

Sumber: Beritagar

Berita Akurat | Berita Akurat Terpercaya | Berita Terkini | Situs Berita Terpercaya | Berita Akurat Terkini

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *