Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan II tahun 2025 akan sepenuhnya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Transformasi Sistem Penyaluran Bansos Berbasis Data
Penerapan DTSEN sebagai basis utama penyaluran bansos menandai perubahan signifikan dalam sistem perlindungan sosial Indonesia. Data terpadu ini mencakup 96,8 juta penduduk dari 40 juta rumah tangga yang telah melalui proses verifikasi dan validasi ketat. Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, DTSEN menawarkan beberapa keunggulan:
-
Cakupan lebih luas dengan memasukkan 15 indikator kesejahteraan
-
Update real-time melalui integrasi dengan sistem administrasi kependudukan
-
Mekanisme pengaduan yang lebih responsif untuk koreksi data
“Penggunaan DTSEN memungkinkan kami mengurangi kesalahan penargetan (exclusion error) dari 8,2% menjadi diperkirakan 3,5%,” jelas Kepala BPS dalam konferensi pers virtual.
Jenis Bantuan yang Akan Disalurkan
Pada triwulan II 2025, beberapa program bansos utama yang akan disalurkan meliputi:
-
Program Keluarga Harapan (PKH) dengan nilai bantuan meningkat 15% dari tahun sebelumnya
-
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang mencakup tambahan komoditas bernutrisi
-
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Energi untuk meringankan beban kenaikan harga BBM
-
Bantuan Pendidikan dengan perluasan cakupan jenjang SMA/SMK
Mekanisme Penyaluran yang Diperbarui
Proses penyaluran akan mengikuti protokol baru:
-
Verifikasi bulanan melalui sistem cross-check dengan data kependudukan
-
Penyaluran bertahap setiap 10 hari untuk menghindari kepadatan transaksi
-
Penggunaan multi-channel termasuk e-wallet dan kartu keluarga sejahtera
-
Monitoring real-time oleh tim gabungan BPS-Kemensos-Kemenkeu
Tantangan dan Strategi Penanganan
Meski sistem berbasis DTSEN dinilai lebih akurat, beberapa tantangan masih dihadapi:
-
Kesenjangan digital di daerah terpencil (solusi: pendampingan oleh relawan sosial)
-
Perubahan kondisi ekonomi penerima (solusi: mekanisme update data triwulanan)
-
Potensi penyalahgunaan (solusi: penguatan sistem pengaduan dan sanksi)
Pemerintah telah menyiapkan tim respons cepat di 514 kabupaten/kota untuk menangani berbagai kendala teknis selama masa penyaluran.
Dampak yang Diharapkan
Implementasi sistem baru ini diproyeksikan akan:
-
Meningkatkan akurasi penyaluran hingga 92%
-
Mempercepat waktu penyaluran rata-rata 7 hari kerja
-
Mengoptimalkan anggaran bansos senilai Rp 152 triliun
-
Mendorong pemulihan ekonomi di 15.000 desa prioritas
“Dengan pendekatan berbasis data ini, kami yakin bisa mengurangi ketimpangan sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif,” tegas Kepala BPS.