Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja turun ke jalan dan menggelar aksi demo di depan DPR RI serta Istana Negara. Aksi ini menjadi salah satu bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak sepenuhnya pada kesejahteraan pekerja. Dengan membawa spanduk, poster, hingga orasi lantang, para buruh menuntut adanya perubahan signifikan terkait kebijakan upah, jaminan sosial, hingga perlindungan tenaga kerja.
Aksi tersebut tidak hanya diikuti oleh buruh dari Jakarta, tetapi juga dari berbagai daerah yang sengaja datang ke ibu kota untuk menyuarakan aspirasi bersama. Mereka berharap suara yang disampaikan dapat didengar langsung oleh pemerintah dan wakil rakyat di DPR RI.
Latar Belakang Aksi
Gelombang demonstrasi ini dipicu oleh keresahan buruh terhadap sejumlah aturan ketenagakerjaan yang dianggap merugikan. Kebijakan yang mengatur soal sistem kerja, upah minimum, hingga aturan pensiun dinilai masih belum mampu memberikan kepastian bagi pekerja.
Selain itu, kondisi ekonomi nasional yang masih penuh tantangan membuat buruh merasa semakin tertekan. Harga kebutuhan pokok yang terus naik tidak diimbangi dengan peningkatan upah yang layak, sehingga daya beli buruh semakin menurun.
Baca Juga : Polisi Klarifikasi Aksi Penangkapan yang Heboh di Resto Mie Gacoan
Enam Tuntutan Utama Buruh
Dalam aksinya, buruh menyampaikan enam tuntutan utama yang dianggap paling krusial bagi kelangsungan hidup mereka. Tuntutan tersebut antara lain:
-
Kenaikan Upah Minimum Nasional
Buruh meminta pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum yang layak sesuai kebutuhan hidup layak (KHL). -
Pencabutan Aturan yang Merugikan Buruh
Beberapa regulasi ketenagakerjaan dianggap tidak berpihak pada pekerja dan diminta segera ditinjau ulang. -
Perlindungan Tenaga Kerja dari PHK Sepihak
Buruh menuntut adanya perlindungan hukum yang jelas agar pekerja tidak mudah terkena pemutusan hubungan kerja. -
Jaminan Sosial dan Kesehatan yang Memadai
Peningkatan layanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan agar buruh bisa mendapatkan perlindungan yang layak. -
Perlindungan Pekerja Outsourcing
Banyak pekerja outsourcing dinilai tidak mendapatkan hak yang setara, sehingga perlindungan terhadap mereka perlu diperkuat. -
Peningkatan Kesejahteraan Pensiunan Buruh
Para buruh mendesak adanya skema pensiun yang layak agar pekerja tetap bisa hidup dengan tenang setelah berhenti bekerja.
Reaksi Pemerintah dan DPR
Menanggapi aksi ini, beberapa perwakilan DPR RI menyatakan akan membuka ruang dialog dengan perwakilan serikat buruh untuk mendengar aspirasi secara langsung. Pemerintah juga diharapkan segera meninjau ulang sejumlah regulasi yang dinilai merugikan pekerja.
Namun, hingga saat ini belum ada kepastian kapan enam tuntutan tersebut akan benar-benar diwujudkan. Para buruh menegaskan bahwa aksi ini bukanlah yang terakhir, melainkan akan terus berlanjut jika tidak ada langkah nyata dari pemerintah.
Harapan Buruh ke Depan
Buruh berharap aksi ini dapat membuka mata para pemangku kebijakan bahwa kesejahteraan pekerja adalah bagian penting dari pembangunan bangsa. Tanpa buruh yang sejahtera, produktivitas nasional akan sulit ditingkatkan.
Dengan adanya enam tuntutan tersebut, buruh ingin menunjukkan bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk kepentingan individu, melainkan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia.